Merealitaskan Etika Dalam Bernegara

Posted: April 13, 2009 in 1. Artikel Dosen

oleh Teguh Prawiro

Diskursus etika dalam bernegara dengan berbagai macam bahasa dan pendekatan yang digunakannya di Indonesia tampaknya tidak ada habisnya. Out put yang dihasilkan selama ini terasa tidak sebanding dengan banyaknya energi yang telah dikeluarkan, terlebih harapan-harapan yang lebih pragmatis terhadapnya. Ujung-ujungnya, hanya kepasrahan dan kerelaan dengan terpaksa untuk menerima kondisi yang sangat memprihatinkan, sambil menunggu perubahan yang tiada garansi menuju ke arah perbaikan, kalau tidak berani bereksperimen melakukan perubahan secara radikal dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ironisnya, alih-alih memberikan solusi bagi permasalahan negara, kita, bangsa Indonesia, malah terlihat lebih asik dan sibuk menikmati krisis dengan komplek permasalahannya yang tiada berujung dengan intrik-intrik politik demi kepentingan sendiri dan golongan yang tentunya sangat sesaat dan sesat.

Berdasarkan realitas yang demikian, persoalan antara lemahnya sistem dan institusi-institusi sosial dengan karakter perilaku birokrasi yang rendah hampir selalu menjadi tema utama dalam setiap diskusi menuju Indonesia yang lebih baik.

Bagi mereka yang memandang signifikansi persoalan pertama di atas, gagasan mengenai pembangunan sistem dan institusi-institusi sosial yang berkeadilan menjadi langkah dasar awal bagi terwujudnya Indonesia baru. Sementara, mereka yang memandang sebaliknya, justeru melihat perbaikan karakter perilaku birokrasi yang harus segera diatasi, bahkan kalau perlu dengan memotong rangkaian generasi sebagaimana yang saat ini ramai diwacanakan. Tentunya melalui perubahan-perubahan radikal (revolusi?).

Padahal, sebenarnya, kalau kita mau jujur, keduanya merupakan satu rangkaian yang berkelindan, yang satu melahirkan yang lain dalam irama yang sangat sumbang.

*****

Indonesia, menurut Anthony H. Johns (1987) is rather a new nation in same respects. Statemen ini sampai sekarang, tampaknya, masih tetap relevan, karena secara faktual negara Indonesia baru lahir semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahkan penguasa sebelumnya, Belanda, baru mengakui keberadaannya setelah Konferensi Meja Bundar (1949). Sayangnya, fakta yang demikian sering dijadikan justifikasi atau pembenaran bagi keterpurukan dan ketiadaberdayaan Indonesia sebagai negara-bangsa untuk berdiri dengan elegan.

Meskipun demikian, seharusnya kita, bangsa Indonesia, sudah cukup belajar dan dewasa untuk menjadi negara-bangsa yang mampu mengolah rumah tangganya sendiri, dan mengeksplorasi setiap potensi yang berada di dalamnya. Karena rentang antara tahun 1945 samapai sekarang bukan termasuk hitungan waktu yang pendek bagi bangsa yang berwawasan. Kalau tidak, tampaknya bangsa Indonesia perlu mengkaji kembali “kontrak sosial” yang mendasari terwujudnya negara yang bernama Indonesia ini. Karena kontrak sosial secara eksplisit maupun implisit senantiasa diasumsikan menjadi dasar bagi terwujudnya sebuah negara, termasuk dalam kasus negara Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini mungkin dapat membantu kita memahami kondisi obyektif negara kita. Mari kita eja satu persatu, “Apakah Indonesia telah berhasil merealitaskan “klausul-klausul” yang terkandung dalam kontraknya? Apakah pemerintah Indonesia telah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya? Apakah ia telah memajukan kesejahteraan umum? Apakah ia telah mencerdaskan kehidupan bangsanya (sebelum turut melaksanakan ketertiban dunia)? (Lihat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang sering dianggap sakral dan tidak dapat dirubah).

Meskipun sangat jarang pertanyaan-pertanyaan tersebut dilontarkan, terutama oleh mereka yang merasa kepentingannya akan terganggu dengannya, namun begitu realitas kehidupan rakyat Indonesia yang semakin hari semakin tidak menentu, dan bahkan cenderung suram merupakan jawaban sejujur-jujurnya bagi pertanyaan di atas.

Ironisnya, selama ini, tampaknya, kita tidak pernah diajak sadar untuk melafalkan pertanyaan-pertanyaan di atas dengan fasih. Masyarakat Indonesia dibiarkan gagu bahkan kalau perlu dibuat bisu dengan kondisi bangsanya.

Oleh karena itu, mengkaji dan mengeja kembali pertanyaan-pertanyaan di atas akan menjadi modal awal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Dengannya, arah perjalanan bangsa ini menjadi bermakna dan bertujuan. Karena setiap langkah yang diberikan akan selalu menuju pada usaha penepatan dan pencapaian cita-cita bersama, setidaknya sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar ’45 di atas.

Bangsa Simbolik

Tanpa bermaksud menafikan karya anak bangsa yang telah berusaha mewujudkan Indonesia sebagai negara-bangsa yang “besar”, tampaknya sejarah panjang bangsa ini lebih sering diwarnai dengan keburaman perilaku bangsanya sendiri. Ukiran sejarah mereka, lebih banyak yang memalukan dan menyebalkan dari pada yang membanggakan bagi generasi penerusnya.

Selama ini bangsa Indonesia merasa bangga dengan kebesarannya, yang sejatinya hanya dalam angan-angan dan mimpi mereka sendiri. Kenyataanya, Indonesia lebih merupakan negara yang salah urus dan hampir, kalau tidak mau dikatakan telah, bangkrut. Keberadaan bangsa Indonesia, saat ini, tampaknya hanya karena simbol-simbol yang diciptakannya sendiri. Ia ada, karena terlanjur telah diakui eksistensinya oleh bangsa lain. Padahal justeru bangsanya sendiri merasa malu dan sebal kepadanya.

Pola pikir simbolik ini, tampaknya juga menggejala dalam setiap sendi kehidupan bangsanya. Mereka, misalnya, merasa telah menjadi Indonesia dengan hanya memajang Pancasila di tembok rumahnya meskipun tidak mampu memahami substansinya, seraya menuduh subversif setiap orang yang tidak memajangnya. Mahasiswa dapat dipenjara hanya gara-gara menginjak-injak dan membakar gambar presidennya yang dianggap sebagai simbol negara, tanpa ditanya mengapa mereka sampai berbuat begitu. Padahal, semua itu pasti ada latar belakang dan motivasi di baliknya.

Akibatnya, bangsa Indonesia terjebak dalam ritualitas simbolik tanpa mampu memahami setiap makna yang terkandung dibalik simbol-simbol tersebut. Aturan-aturan yang semestinya untuk kebaikan bersama, dengan mudah diberi celah untuk dapat terlepas darinya. Hal ini menunjukkan nilai moral yang terkandung di dalamnya di anggap sebagai sesuatu yang absurd.

Merealitaskan Etika dalam berkehidupan

Sekarang, persoalan-persoalan sudah teridentifikasi, bahkan jawaban-jawabannya pun sebagian sudah diberikan. Akan tetapi tetap tidak ada jaminan bakal terjadi perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik, tanpa kita semua mampu menerima nilai moral atau etika dalam setiap sendi kehidupan kita. Bukankah selama ini aturan-aturan yang telah berlaku dimaksudkan demi untuk kebaikan bersama? Tidak ada satu aturanpun sebenarnya selama ini yang menganjurkan keburukan. Tapi faktanya justeru, kebanyakan, keburukan bersama yang diakibatkan olehnya.

Hal ini erat kaitannya dengan gejala simbolik dan cenderung tekstual dalam membaca setiap teks kehidupan. Bangsa ini sudah terlanjur mengklaim sebagai bangsa yang bermartabat, tanpa harus berbuat kebajikan. Setiap apa yang dilakukannya dianggap kebaikan, sebagai cermin dari bangsa yang bermartabat. Namun perilaku bangsa ini sama sekali tidak menunjukkan sebuah martabat bangsa yang diagung-agungkan tersebut.

Oleh karena itu, ada baiknya sembari menunggu presiden yang terpilih, kita memulai dengan kesadaran terbalik dari keyakinan kita selama ini. Yaitu, kita bukanlah bangsa yang bermartabat yang hendak memperbaiki kwalitas dirinya. Mari bersama kita sadari bahwa langkah kita selama ini adalah salah, sehingga perlu koreksi terhadapnya. Mari bersama kita sadari bahwa sistem sosial-politik kita tidak berkeadilan, perilaku-perilaku kita tidak patut dipertontonkan, sehingga meniscayakan perubahan-perubahan radikal terhadapnya.

Tanpa itu semua, perubahan-perubahan radikal bagi terwujudnya sebuah bangsa yang benar-benar besar tidak akan terwujud. Bangsa yang mampu menepati cita-citanya, sebagimana yang tersirat dalam pertanyaan-pertanyaan di atas.

Karena kalau tidak, tampaknya kita, bangsa Indonesia, perlu mengkaji ulang kontrak kita dalam berbangsa dan bernegara. Apakah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih relevan untuk kita pertahankan? Tentunya bergantung erat kepada hasil kajian ulang kita. Karena kita mempuyai hak untuk memilih yang terbaik bagi diri kita masing-masing sebagai individu maupun sebagai warga bangsa yang merdeka. Dan pada akhirnya, tampaknya, ucapan selamat tinggal untuk Indonesia-pun bukan sesuatu yang mustahil untuk kita sepakati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s