Al- Kutub Al- Mu’tabarah dan Problem Keagamaan

Posted: June 10, 2009 in 1. Artikel Dosen

Teguh Prawiro, M.A.

(tulisan ini pernah dimuat di jurnal Pesantren)

Laisa min Ushul al- Iman wa la Arkan al- Islam an Yu’mina al- Muslim

bi Kulli Hadits Rawahu al-Bukhari.”[1]

“Bukan termasuk sebagai dasar keimanan begitu pula rukun Islam bagi umat Islam untuk senantiasa membenarkan setiap Hadis yang telah diriwayatkan

oleh al- Bukhari”

Kutipan kalimat di atas tampaknya cenderung provokatif untuk mengawali dan membuka tulisan berikut ini. Atau bahkan dengannya penulis terlihat ber-apriori dengan tema di atas, untuk tidak menuduh pihak yang menyodorkannya kepada penulis. Tapi tak apalah sekedar sebagai shock therapy, atau sekedar ketukan awal bagi kesadaran kita.

Menyimak tema di atas, ada dua hal pokok yang dihadirkannya untuk kita; sebab dan akibat. Keduanya dapat dimaknai dalam konotasi positif dan sekaligus dalam konotasi yang negatif, selama kata “problem” dapat diposisikan sebagai sesuatu yang netral. Karenanya, bergantung siapa dan dalam konteks yang bagaimana dimaknainya.

Al- Kutub al- Mu’tabarah merupakan sebuah terma yang sangat familiar dalam komunitas dan tradisi intelektual Pesantren. Meskipun tidak jarang yang tidak mampu menguraikannya secara definitif, namun secara substansial hampir semua kalangan di pesantren memafhuminya. Secara legal-historis, terma al- Kutub al-Mu’tabarah dapat dipandang bermuara pada statuten (Anggaran Dasar) Nahdlatul Ulama yang pertama (1928), tepatnya pada article (pasal) 3 ayat 2. Tanpa bermaksud apa-apa, sengaja penulis mengutipnya sebagaimana adanya:

“Memeriksai kitab-kitab sebeloemnja dipakai oentoek mengadjar, supaja diketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitabnja Ahli Soennah Wal Jama’ah ataoe kitab-kitabnja Ahli Bid’ah”.[2]

Walaupun secara eksplisit pasal 3 ayat 2 di atas tidak menyinggung eksistensi al- Kutub al- Mu’tabarah, akan tetapi berdasarkan dengannya dapat dibangun kriteria-kriteria yang menjadi kualifikasinya. Konsekwensinya, berdasarkan statuten tersebut tercipta atau tepatnya dibentuk polarisasi atau dikotomi antara al- Kutub al- Mu’tabarah dengan yang Ghair al- Mu’tabarah. Uniknya, kualifikasi yang terakhir tidak sesemarak yang pertama untuk sekedar diperbincangkan atau diberi catatan dan kritikan terhadapnya. Sangat mungkin fenomena ini terjadi karena kesantunan untuk saling tidak menghujat yang senantiasa dipelihara dalam tradisi Pesantren, atau karena langkanya literatur tersebut di kalangan pesantren.

Uraian statuten awal tersebut secara jelas menerangkan bahwa yang menjadi maksud utama pemeriksaan terhadap literatur atau kitab-kitab yang ada adalah untuk mengidentifikasi antara yang beraliran Ahl al- Sunah wa al- Jamaah dengan yang beraliran Ahl al- Bid’ah. Hal ini menjadi sangat relevan berkaitan dengan banyaknya kitab-kitab berbahasa Arab yang masuk ke Indonesia pada awal abad kedua puluh. Banyak kitab yang dipandang tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan aliran pemikiran yang berusaha ditradisikan dan dikembangkan di kalangan Nahdlatul Ulama.

Secara umum, sebenarnya, kecenderungan untuk memberi kualifikasi atau penciptaan polarisasi dan dikotomi menggejala di hampir setiap sendi kehidupan. Hal ini misalnya diimplementasikan dalam polarisasi; antara yang baik dengan yang buruk, yang tinggi dengan yang rendah, yang kanan dengan yang kiri, dan tidak ketinggalan antara utara dan selatan. Oleh karenanya, polarisasi dalam literatur atau kitab-kitab antara yang al- Mu’tabarah dengan yang Ghair al- Mu’tabarah sama sekali bukan merupakan sebagai usaha yang keliru dan tercela.

Memahami Terma al- Kutub al- Mu’tabarah

Merujuk pada uraian statuten awal Nahdlatul Ulama di atas, terlihat dengan jelas bahwa usaha memeriksai setiap kitab yang akan dijadikan literatur pengajaran adalah untuk menghadang arus pemikiran lain yang tidak sefaham dengan pola pemikiran ulama NU atau yang tidak selaras dengan kecenderungan Ahl al- Sunah wa al- Jamaah.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa usaha ini secara eksplisit tidak lagi dimasukkan dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama saat ini. Namun semangatnya tampaknya masih terus dipertahankan dengan mendelegasikannya kepada Lajnah al- Ta’lif wa al- Nasyr (sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga NU saat ini), dengan tugas utamanya dalam bidang penerjemahan dan penyebaran kitab-kitab dengan standar dan ukuran  Ahl al- Sunah wa al- Jamaah.

Dalam bingkai pemikiran yang serba dilingkupi kekhawatiran, transformasi paradigma pemeliharaan pemikiran yang serba bernuansa Ahli al- Sunah wa al- Jamaah tersebut terlihat menjadi lebih kreatif. Ada usaha kreatif yang dihadirkan dalam hal ini dengan menyebarkan kitab-kitab yang sepaham dibandingkan dengan masa lalu yang hanya menyeleksi secara pasif kitab- kitab yang beredar. Berangkat dari pemikiran yang seperti inilah tampaknya terma al- Kutub al- Mu’tabarah dikemukakan.

Penjelasan yang agak terang dan eksplisit mengenai terma ini dikemukakan dalam Muktamar Nasional Ulama di Situbondo. Dalam Munas tersebut dijelaskan bahwa al- Kutub al- Mu’tabarah fi Masail al- diniyah ‘Indana adalah kitab-kitab ‘ala al- Madzahib al- Arba’ah (kitab-kitab (fiqh) yang berasal dan dalam bingkai pemikiran Imam madzhab yang empat. Yaitu; Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, dan Ahmad bin Hanbal). Dengan pemaknaan yang seperti ini, tampaknya wilayah terma ini hanya melingkupi bidang fiqh. Sementara di sisi lain khazanah keilmuan yang dipelajari di Pesantren dan secara umum umat Islam mencakup banyak fan.

Oleh karena itu Muktamar Nasional Ulama di Bandar Lampung kembali meredefinisi terma al- Kutub al- Mu’tabarah. Dalam Muktamar kali ini, makna terma al- Kutub al- Mu’tabarah semakin diperluas dengan memaknainya sebagai kitab-kitab mengenai ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Ahl al- Sunah wa al- Jamaah. Dengan pemaknaan baru ini, maka yang menjadi cakupannya tidak hanya yang berhubungan dengan kajian hukum (fiqh).

Dengan demikian, tampaknya usaha penyeleksian ini tidak dapat dikatakan sebagai usaha yang serba ilmiah. Karena cenderung tidak didasari alasan atau argumentasi-argumentasi pemikiran rasional yang obyektif. Sehingga tidak dapat penulis katakan semangat penyeleksian seperti ini sama sekali berbeda dengan kasus al- Mihnah-nya Mu’tazilah pada masa dinasti Abbasiyah.

Menurut penulis, alangkah indahnya seandainya penyeleksian kitab-kitab tersebut bermula dari niatan yang tulus yang serba akademik untuk memberikan atribut-atribut al- Mu’tabarah dan Ghair al- Mu’tabarah. Jadi tidak hanya defensif untuk melindungi paham yang dianut dan mematikan secara tidak gagah dan bijaksana paham lain yang tidak sejalan, terlebih yang berseberangan.

Problema Sekitar Ahli al- Sunah wa al- Jamaah dan Ahli al- Bid’ah

Bagian ini penulis hadirkan tidak terlepas dari adanya polarisasi antara al- Kutub al- Mu’tabarah dengan al- Kutub Ghair al- Mu’tabarah. Dengan asumsi yang sangat spekulatif, namun tetap argumentatif, bahwa Ahl al- Sunah wa al- Jamaah dan Ahli al- Bid’ah merupakan “pabrik” yang memproduksi kedua jenis literatur di atas.

Dua terma di atas (Ahl al- Sunah wa al- Jamaah dan Ahl al-Bid’ah) menurut penulis merupakan hasil polarisasi sepihak yang tampaknya dilakukan oleh mereka yang mengafiliasikan dirinya kedalam kelompok yang pertama (Ahl al- Sunah wa al-Jamaah). Karena penulis tidak dapat membayangkan polarisasi tersebut dihadirkan oleh kelompok yang terakhir. Dengan klaim kebenaran (truth claim) yang cenderung absolut  bagi kelompoknya, dengan mudah mereka dapat menuduh kelompok lain yang tidak sejalan sebagai yang tersesat. Bukankah dalam polarisasi ini hanya menghadirkan dua kutub yang saling berlawanan? Terlebih, biasanya, polarisasi atau dikotomi sering membentuk hubungan yang saling tertutup (mutuallity exclusive). Sehingga kalau tidak termasuk ke dalam sebuah kutub yang satu, otomatis akan didamparkan ke dalam kutub yang lainnya.

Jujur saja, penulis tidak mengetahui secara pasti kapan polarisasi tersebut di atas lahir dan diberlakukan di tengah-tengah komunitas umat Islam. Namun tampaknya mengorganisasi seiring dengan mengentalnya fenomena fanatisme dalam beragama yang melahirkan kelompok-kelompok dengan klaim kebenarannya masing-masing. Sindiran Tuhan yang menyatakan; “Kullu Hizb bi ma Ladaihim Farihuun”[3] (masing-masing pihak berbangga dengan dirinya masing-masing) dalam hal ini tampaknya sangat telak bagi kelompok-kelompok ini.

Penulis tidak akan mengurai kelompok Ahl al-Sunah wa al- Jamaah dengan asumsi masing-masing kita sudah memafhuminya. Sebaliknya, penulis lebih tertarik untuk memahami eksistensi Ahl al-Bid’ah yang selama ini kita anggap sebagai kelompok “mereka”.

Secara tekstual kata “al-Bid’ah” berasal dari fi’l al- Madli “Bada’a” yang berarti menciptakan sesuatu yang baru sama sekali, tidak ada presedennya sebelumnya. Dengan makna yang demikian, menurut penulis, bukankah Tuhan yang paling berhak mendapatkan atribut Ahl al-Bid’ah? Terlebih Dialah yang mendaku dengan nama al- Badi’.

Dalam beragama al- Bid’ah selalu dipahami dalam konotasinya yang negatif. Karena dianggap sebagai usaha yang mengada-ada. Dalam wilayah al-‘Ibadah al- Mahdlah, tampaknya usaha mengada-ada ini sepakat untuk dinafikan. Akan tetapi, masalahnya, beragama tidak hanya meliputi satu bidang ini saja, melainkan mencakup wilayah yang sangat luas[4].

Bahkan, uniknya, justeru komunitas Nahdlatul Ulama yang dengan tegas-tegas menyatakan sebagai bermadzhab Ahl al- Sunah wa al- Jamaah sering dituduh dan dipandang sebagai pelestari dan sekaligus yang mempraktikkan berbagai macam bentuk al- Bid’ah. Yang menarik, meskipun label Ahl al-Sunah wa al- Jamaah dalam lingkup global dipakai untuk membedakan identitasnya dari komunitas Syi’ah, justeru di lingkungan NU selain untuk tujuan tersebut sekaligus untuk membedakan dirinya dengan kelompok Islam modern[5].

Oleh karena itu, menurut penulis, sebenarnya aktivitas berbid’ah dalam beberapa kondisi harus dapat dipandang sebagai usaha kreatif dalam beragama. Bukan saatnya lagi bagi kita beretorika dengan menyatakan semua persoalan beragama yang sangat komplek saat ini dan yang akan datang dapat dengan gampang ditemukan tradisinya pada masa lalu atau dengan simplistik kita katakan kembalikan saja semuanya kepada Alquran dan Hadits.

Problematika Beragama

Dengan model pemaknaan terma al- Kutub al- Mu’tabarah seperti yang di atas, sesegera mungkin sebenarnya dapat kita rasakan dampak-dampaknya, baik yang positif maupun negatif. Ya, penulis bersepakat bahwa dengan pemaknaan seperti ini, madzhabnya imam empat di atas menjadi terpelihara atau dalam spektrum yang lebih luas akidah Ahl al- Sunah wa al- Jamaah terselamatkan[6].

Akan tetapi di sisi lain adanya seleksi seperti ini harus segera dipahami bahwa cakrawala berpikir yang terbangun akan menjadi sangat sempit dan terbatas. Kondisi ini dengan sendirinya memperlemah daya kreatifitas intelektual generasi Nahdlatul Ulama. Karena sehebat apapun ide-ide yang muncul tidak bisa terlepas dari petakan ini[7].

Apalagi tradisi sistem pengajaran pesantren lebih terfokus pada cirinya yang tekstual tanpa memberi peluang yang luas bagi daya kritis siswanya. Apa yang mereka temukan dari deretan panjang huruf-huruf yang terdapat dalam al Kutub al- Mu’tabarah harus diterima apa adanya, taken for granted, tanpa merasa wajib untuk melakukan kajian kontekstual, sosial dan historis.

Meskipun harus diakui bahwa pada kenyataanya tidak selamanya generasi hasil dari polarisasi antara al- Kutub al- Mu’tabarah dengan al- Kutub Ghair al- Mu’tabarah mempunyai cakrawala berfikir yang lebih sempit dibandingkan dengan mereka yang, katanya, telah bersentuhan dengan berbagai corak dan warna pemikiran. Akan tetapi kasus-kasus seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk meneguhkan status quo tersebut dan dibawa ke dalam wilayah yang lebih universal.

Inilah masalah utama yang harus segera diatasi. Dalam amatan penulis, problematika seperti ini sebenarnya telah disadari oleh berbagai pihak. Semoga bukan karena untuk melindungi kepentingan-kepentingan emosional dan subyektif, hal ini senantiasa dipertahankan. Melainkan karena adanya manfaat yang lebih besar dari pada madlaratnya dengan mempertahankan polarisasi tersebut. Meskipun tampak terlalu berlebihan.

Penulis membayangkan sungguh sangat indahnya apabila sistem pengkajian kitab di pesantren menggunakan model-model penafsiran seperti gramatikal, otentik, sistematis, historis, sosiologis dan antisipatoris berikut dengan konstruksinya. Pasti  out put  yang dihasilkannya akan sangat dahsyat dan lebih bermanfaat secara pragmatis dalam berkehidupan.

Dekonstruksi Terma al- Kutub al- Mu’tabarah

Setelah menyadari side effect dan dampak-dampak yang dilahirkan dari polarisasi antara al- Kutub al- Mu’tabarah dengan al- Kutub Ghair al- Mu’tabarah yang seperti ini, menurut penulis, sesegera mungkin kiranya dilakukan usaha dekonstruksi terhadapnya untuk kemudian sesegera mungkin juga mengadakan upaya rekonstruksi.

Setidaknya ada dua hal dalam hal ini yang mungkin dapat dilakukan. Yaitu, meredefinisi terma al- Kutub al- Mu’tabarah dengan al- Kutub Ghair al- Mu’tabarah dan atau meniadakannya sama sekali.

Dengan meredefinisi, diharapkan ukuran kwalitas sebuah literatur didasarkan pada kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian, ukuran untuk menjadikan sebuah literatur ke dalam kualifikasi al- Kutub al-Mu’tabarah dan Ghair al- Mu’tabarah tidak lagi aliran paham ideologi yang cenderung subyektif dan lebih bersifat emosional, melainkan benar-benar karena kriteria-kriteria ilmiah obyektif dengan standar-standar yang dapat diterima oleh semua pihak. Bukankah Tuhan telah menyifati  mereka yang concern terhadap ilmu dan kebenaran dengan firmannya: “Alladzina Yastami’una al-Qaul fa Yattabi’una Ahsanah”[8] (mereka yang senantiasa memperhatikan setiap perkataan seraya mengambil yang terbaik darinya). Secara implisit firman ini dapat dimaknai untuk tidak selalu melihat dan menyeleksi siapa dan golongan mana yang berbicara, melainkan senantiasa memperhatikan substansi materi yang telah dilontarkan.

Sementara dengan yang terakhir, dengan sama sekali menafikan dan mengabaikan polarisasi antara yang al- Mu’tabarah dengan yang Ghair al- Mu’tabarah, sebenarnya mempunyai relevansi dengan fenomena free market of ideas (pasar bebas bagi ide-ide) saat ini. Karena polarisasi tersebut bertentangan secara substansial dengan semangat free market of ideas yang menjadi trend bagi penyebaran sekaligus penyeleksian ide-ide pemikiran secara alami.

Hidup dan matinya pemikiran dengan demikian tidak lagi terletak pada otoritas pihak-pihak tertentu, melainkan sejauh mana ia mempunyai ruh dan berpengaruh secara positif bagi kehidupan manusia. Begitu juga, idealnya, yang seyogyanya berlaku dalam beragama.

Bukan eranya lagi bagi kita untuk membunuh dan mengebiri pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan yang kita anut. Bahkan justeru dengan berbagai pemikiran yang kita konsumsi, akan memberi kita kekayaan khazanah intelektual dan mampu menghargai perbedaan dan nilai-nilai pluralitas(tolerance and respect for difference) sebagai sebuah kelaziman dengan tetap melestarikan nilai tradisi sendiri (valuing traditions).

Semangat inilah sejatinya yang ingin diwujudkan prinsip; “Al- Muhafadzah ‘ala al- Qadim al- Shalih wa al- Akhdz bi al- Jadid al- Ashlah” Dan kalau mungkin dengan additional  “wa al- Ijad bi ma Huwa Ashlah al- Mashalih” (mewujudkan sesuatu yang terbaik dengan aktif dan kreatif).

Tampaknya semangat yang dibawa Abu Rayah, sebagaimana yang terkutip di atas, mempunyai relevansi yang erat dengan hal ini. Berdasarkan kutipan tersebut secara jelas dapat dimaknai bahwa kita harus tetap mengkritisi riwayat al- Bukhari sekalipun, baik dengan sekedar memberi garis bawah, tanda tanya di belakangnya, dan bahkan kalau perlu dapat kita menolaknya. Meskipun dalam pandangan mayoritas umat Islam, kitab Shahih al- Bukhari merupakan kitab kedua setelah Alquran. Dengan begitu, apalagi, seharusnya yang kita lakukan, terhadap literatur-literatur yang lainnya. Sehingga pada akhirnya nanti kita mampu, dengan semangat yang sama dan tanpa hendak menafikan signifikansi madzhab, mengucapkan:

“Laisa min Ushul al- Iman wa la Arkan al- Islam an Yatamadzhab

al- Muslim bi Madzhab fi al- Din”

“Tidak termasuk sebagai dasar keimanan dan rukun Islam bagi umat Islam untuk senantiasa bermadzhab dalam beragama”


[1] Abu Rayah, Adlwa’ ‘ala al- Sunah al- Muhammadiyah, (Kairo: Dar al- Ma’rifah, 1976 ), hal. 305

[2] Lihat Martin van Bruinessen, NU; Tradisi, Relasi-relasi kuasa, Pencarian warna baru, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hal. 42. Penulis mohon maaf hanya mengutip sebuah kutipan dan tidak merujuk dokumentasi aslinya.

[3] QS. Al- Rum 30: 32

[4] Sehingga, persoalannya apakah setiap persoalan yang semakin komplek yang dihadapi oleh umat Islam harus selalu dikukuhkan dengan tradisi (Sunah) masa lalu? Pertanyaan ini sebenarnya membutuhkan jawaban yang sesegera mungkin, karena dengannya diharapkan dapat dengan jujur melihat eksistensi Ahl al- Bid’ah. Akan tetapi selama ini jawaban-jawaban yang diberikan malah sering dipalingkan dalam konteks yang lain.

[5] Lihat zamakhsyari Dhafier, Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1982), hal. 149

[6] Penulusuran sejarah menunjukkan bahwa eksistensi suatu madzhab salah satunya, dan yang paling menentukan adalah bergantung erat pada fanatisme pengikutnya. Semakin meningkat frekwensi fanatisme pengikutnya, semakin kokoh keberadaan sebuah madzhab. Gejala ini dapat kita rasakan dalam lingkup lokal misalnya, kekokohan madzhab Syafi’i dibandingkan tiga madzhab lainnya. Padahal keempatnya merupakan madzhab-madzhab yang sama-sama ingin dilestarikan.

[7] Atau mungkin kita bersepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan di lingkungan NU bukanlah merupakan sesuatu yang diperoleh dengan jalan “penalaran”, tetapi lebih merupakan sesuatu yang dimiliki dengan jalan “pewarisan”.

Menurut mereka yang berpandangan demikian, hal ini tercermin dalam sebuah pidato KH. Hasyim Asy’ari yang kemudian menjadi Muqadimah Qanun Asasi Jam’iyah NU 1947. Dalam pidato Itu beliau antara lain mengatakan: “Wahai para ulama dan para pemimpin yang bertakwa dari kalangan Ahl al- Sunah wa al- Jamaah  keluarga mazhab-mazhab imam empat. Saudara sekalian telah menuntut ilmu-ilmu dari orang-orang yang sebelum saudara dan begitu seterusnya orang-orang yang sebelum mereka, dengan jalan sanad yang bersambungkepada saudara sekalian. Saudara sekalian senantiasa meneliti dari siapa saudara menimba ilmu agama tersebut”. KH. Hasyim Asy’ari, “Al- Qanun al- Asasi li Nahdlah al- ‘Ulama, min al- Mu’tamar ila Mu’tamar, ed. KH Umar Burhan, brosur kumpulan pidato, tt., hal. 15

[8] QS. Al- Zumar 39: 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s