MEREKONSTRUKSI INSTITUSI PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Sebuah Awal)

Posted: January 14, 2010 in 1. Artikel Dosen

oleh Teguh Prawiro

(Makalah telah diterbitkan oleh Jurnal Kordinat volume X  2009)

Abstraksi

Institusi pernikahan dalam Islam sering disorot sebagai gerbang domestifikasi peran perempuan dalama kehidupannya. Nilai-nilai yang dikesankan sakral-transendental dalam setiap pernikahan selalu tampak lebih menonjol dan terus dilanggengkan, sementara aspek sosial dan kematangan mental yang berkaitan dengan sisi-sisi psikologis dan kesehatan reproduksi perempuan, yang hampir selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, acapkali dinisbikan dengan bahasa fikih yang cenderung patriarkhi. Bias dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan sangat nyata dalam institusi pernikahan. Untuk itu tampaknya perlu merekonstruksi institusi pernikahan yang selama ini telah dianggap baku dan permanen, sehingga tujuan dari pernikahan benar-benar dapat terwujud dalam berkehidupan secara nyata.

Kata kunci:

Akad Nikah, Poligami, Nikah Siri, Kompilasi Hukum Islam, Siyasah Syar’iyah, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Relasi Gender, Kesehatan Reproduksi.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini agama sering ditelanjangi dan diterjemahkan secara seksis dalam pengertian yang sebenar-benarnya berkonotosai seks. Di banyak tempat dan forum, ketika agama menjadi obyek perbincangan, selalu tidak lepas dengan persoalan seks yang biasanya telah mengalami penghalusan bahasa (euphemism). Secara sadar, dan kita seolah-olah menikmatinya, persoalan agama kemudian direduksi dalam wilayah yang sangat sempit dan cenderung jorok. Hanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis setiap manusia yang tentunya selalu berbias pada dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan.

Isu dan praktek poligami dengan legitimasi agama merepresentasi semua persoalan di atas. Yang terjadi kemudian muncul persepsi yang cenderung menyesatkan masyarakat. Pelaku dan yang meyakini poligami sebagai bagian integral dalam sistem agamanya dipandang sebagai kelompok yang benar-benar religius dengan kualitas iman yang sempurna. Sementara mereka yang menolak paham poligami keimanannya boleh dipertanyakan, dengan kata lain sangat diragukan. Kalau perlu demi untuk menjaga kepentingan Tuhan dipandang sebagai pemberontak terhadap ajaran syariah.

Selain itu, fenomena yang sampai saat ini masih terus berlangsung adalah terjadinya abuse of power yang banyak dilakukan seorang wali nikah, atau yang sering diistilahkan sebagai wali mujbir dalam tradisi masyarakat muslim. Di beberapa daerah, masih banyak kita jumpai pernikahan di bawah umur karena konstruksi lembaga pernikahan dalam Islam yang diyakini memberi ruang leluasa untuk terjadinya hal itu. Hampir tidak ada suara keras yang mempermasalahkan perkawinan model di atas yang keluar dari sarjana muslim, terutama para sarjana syariah. Seakan-akan mereka menerimanya sebagai bagian yang absolut dalam sejarah beragama. Gugatan-gugatan terhadap praktek beragama yang banyak merugikan perempuan, di antaranya dalam institusi pernikahan justeru muncul dari para aktivis muslim yang sering dicirikan dengan label sekuler oleh kelompok yang ketat memegang ortodoksi Islam. Sehingga tidak terjadi dialog yang ideal antara dua pemikiran yang cenderung mengambil kutub yang berseberangan ini.

Pengertian Nikah

Term al nikah yang sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia sejatinya memang berarti hubungan seksual atau dalam bahasa Arab biasa dipadankan dengan lafaz al wath’u[1]. Arti yang demikian sesungguhnya secara tepat ada dalam ungkapan kawin dalam bahasa Indonesia, yang berkonotasi pada hubungan biologis antar jenis, baik yang dilakukan oleh manusia maupun binatang. Untuk lebih membuat makna nikah ini lebih beradab, para ulama kemudian mendifinisikannya dalam sebuah terminologi sebagai ikatan kuat nan sakral antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupannya secara bersama-sama sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhannya untuk menggapai kebahagiaan dan kasih sayang di antara keduanya[2].

Banyak nas Alquran dan hadis yang berbicara mengenai pernikahan. Baik dalam bentuk perintah, anjuran, bahkan sampai petunjuk solusi untuk mengontrol nafsu biologis ketika pernikahan tidak atau belum menjadi kewajiban bagi seseorang. Namun yang pasti pernikahan dalam Islam bukanlah salah satu rukun agama yang mesti harus dilaksanakan. Makanya tidak ada dalil qath’i yang secara eksplisit memerintahkan semua umat Islam untuk mesti menikah, dan jika tidak melakukannya telah keluar dari Islam. Dalil-dalil pernikahan dalam Islam bersifat sangat kondisional, bergantung kepada mukhatab yang dihadapinya. Bahkan apabila pernikahan hanya akan membawa keburukan bagi yang melakukannya, maka bahasa fikih tidak akan segan untuk menyatakan itu dilarang (haram)[3].

Masalah Akad

Semua orang mengetahui, tapi mungkin hanya sedikit yang sadar, ritual pernikahan yang dilegitimasi agama dan adat, selama ini sering merupakan awal dari domestifikasi peran atau setidaknya penundukan seorang isteri oleh seorang suami. Posisi perempuan selalu dianggap lemah dalam sebuah pernikahan. Sampai-sampai setinggi apapun kualitas intelektual dan pendidikan seorang perempuan, tapi tetap harus diwakili seorang wali[4], yang sangat boleh jadi tidak lebih pintar dari yang diwakili. Sungguh sebuah ironi yang diabadikan dengan label sakral agama.

Tradisinya, dan telah berlaku secara turun menurun, dalam setiap akad nikah, pihak perempuan yang memegang peran menginisiasi sebuah pernikahan. Meskipun pada waktu lamaran, lazimnya, pihak laki-laki yang secara aktif untuk melamar seorang gadis. Pihak perempuan, yang selalu diwakili seorang wali nikah, baik wali nasab maupun wali hakim, mengucapkan kata ijab yang sering kita dengar dengan kata-kata; “Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku/ adikku/ cucuku (dll.) dengan mahar berupa …”. Sementara calon mempelai pria mengucapkan kata kabul; Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut”, apabila menerimanya. Dan sebaliknya, dengan kata menolak meski sangat jarang.

Akad nikah, dalam prakteknya, sering hanya sekedar seremonial belaka. Sebuah seremoni yang dibungkus dengan baju sakral agama, dengan dalil-dalil panjang yang menjadi hapalan wajib seorang juru nikah. Meskipun tali pernikahan dianggap suci dan sakral, tapi ajaran Islam membuka celah terputusnya ikatan sakral tersebut. Kalimat putus ini ditegaskan sebagai satu-satunya perbuatan halal yang sangat dibenci (abghad al halal). Sesuatu yang mungkin terkesan aneh, tapi banyak  kalangan yang menilainya memiliki hikmah yang luas.

Kemungkinan putusnya tali pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal yang di pengadilan agama disederhanakan dalam pendaftarannya menjadi dua bentuk. Permohonan talak dan gugatan cerai. Kalau keinginan untuk bercerai berasal dai suami disebut permohonan talak, sementara kalau berasal dari isteri masuk dalam kategori gugatan cerai. Tampaknya dua hal ini tidak terlepas sama sekali dengan mekanisme akad nikah yang menempatkan pihak isteri untuk mengucapkan kalimat ijab dan kalimat qabul pada pihak suami. Akan tetapi hal ini bergantung pada sejauh mana kemampuan dan keberanian untuk menafsir ulang akad nikah dalam prosesi pernikahan. Posisi lemah perempuan juga terlihat pada tata cara rujuk (kembali bersatunya suami isteri yang telah bercerai), senantiasa itu menjadi hak laki-laki[5].

Poligami

Poligami sesungguhnya merupakan warisan budaya primitif manusia. Yaitu ketika seseorang dengan kekuasaannya merasa berhak untuk menguasai orang lain yang dipandang secara subyektif lebih rendah dan hina. Ketika manusia dapat memperbudak sesama manusia dengan legal atau setidaknya ketika itu tidak didefinisikan sebagai sebuah kejahatan. Ketika perbedaan gender tidak dipahami dalam perspektif reproduksi semata, bahkan sangat ideologis dan teologis. Dan ketika kesehatan reproduksi belum menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan agama Islampun datang dalam kondisi masyarakat yang masih demikian.

Warisan sejarah kelam manusia itu sekarang dibungkus dengan baju agama yang disakralkan oleh manusia, tapi tampaknya tidak oleh Tuhan. Karena kenyataannya memang umat Islam sendiri sendiri lebih sering membuat yang relatif menjadi absolut, yang rasional menjadi irasional dan membatasi segala hal yang sebenarnya layak untuk disentuh menjadi wilayah sangat transenden dan jauh untuk sekedar didialogkan dibandingkan Tuhan.

Semua hal yang berbau agama menjadi a historis. Padahal Tuhan berkali-kali mengingatkan manusia untuk senantiasa menggunakan akal dan inderawi lainnya (dengan menggunakan kata-kata, antara lain; ya’qilu, yatafakkaru, dan yatadabbaru dengan berbagai tashrif derevatifnya) untuk menangkap kebenaran dan mencela mereka yang mengabaikannya. Itu artinya adalah kodrat manusia untuk sedapat mungkin merasionalkan atau memahami pesan dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan demi kemaslahatan hidup yang tidak semata di akhirat. Surat Annisa ayat yang pada awalnya dimaksudkan untuk membatasi tradisi poligami di kalangan masyarakat Arab Islam, dijauhkan dari konteks turunnya. Teks Alquran itu kemudian ditelanjangi sesuai dengan birahi laki-laki yang mau menang sendiri.

Saat ini masyarakat sering melihat poligami diproklamirkan sebagai bagian yang sangat penting dalam beragama. Dengan mengatasnamakan Tuhan, kemudian masyarakat terpaksa menonton arogansi para pelaku poligami yang mengklaim sebagai manusia yang benar-benar menghayati ajaran syariah Islam. Sampai-sampai ada sebagian kalangan yang mengidentifikasi dirinya dalam sebuah komunitas masyarakat poligami. Padahal Tuhan sendiri telah menutup diskusi keadilan sebagai syarat mutlak untuk berpoligami dengan firman-Nya yang secara tegas menyatakan bahwa selamanya manusia manusia tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil, meskipun sangat menginginkannya[6].

Nikah Siri

Terminologi nikah siri mungkin hanya dikenal di kalangan umat Islam di Indonesia. Hampir tidak ada literatur fikih yang membicarakan terminologi nikah siri dalam pengertiannya sebagaimana yang berlaku di Indonesia, atau mungkin malah tidak ada sama sekali. Nikah siri, atau juga kadang-kadang dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan, secara bahasa bermakna pernikahan yang dirahasiakan atau tidak dimaksudkan untuk diketahui masyarakat secara umum.

Namun secara substansial, yang dimaksud dengan nikah siri adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengacu pada undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sampai saat ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Undang-undang perkawinan maupun KHI sangat menyadari arti pentingnya manajemen pencatatan demi ketertiban dan kemaslahatan bersama. Untuk menghindari segala bentuk efek negatif yang mungkin akan terjadi, pencatatan pernikahan oleh pegawai resmi pemerintah adalah sebuah kewajiban (KHI, Pasal 6 ayat 1). Implikasinya, setiap perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap[7].

Ironisnya, sampai saat ini,  pernikahan siri masih banyak terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia. Banyak sekali motivasi yang melatari seseorang yang tidak menginginkan pernikahannya diketahui banyak orang. Mulai karena pertimbangan karir, popularitas, sampai pertimbangan yang diyakini sangat fundamental dan teologis. Fenomena ini sesungguhnya juga tidak terlepas dari pihak-pihak yang merasa masih memiliki otoritas teologis untuk menikahkan seseorang dengan mengabaikan institusi negara yang jelas-jelas telah mengatur prosedur pernikahan secara lebih bertanggung jawab dan terutama untuk melindungi pihak-pihak yang sering menjadi korban dalam sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan.

Maqashid Shariah

Setiap aturan hukum pasti memiliki tujuannya masing-masing. Begitu juga dengan syariah Islam. Tujuan syariah atau yang lebih dikenal dengan terminologi maqashid al syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia[8]. Dengan demikian, semestinya tidak ada aturan syariah yang bertentangan dengan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia kecuali hanya tafsir yang subyektif, atau yang biasa disebut dengan fikih. Ironisnya, hasil interpretasi manusia yang subyektif dan parsial ini sering dipandang sebagai ajaran agama yang bersifat final dan sakral, tanpa perlu repot-repot lagi memahami pesan Tuhan yang sesungguhnya.

Tema kemaslahatan dan juga keadilan bagi kehidupan manusia inilah sesungguhnya yang diusung dalam narasi panjang Alquran dan hadis. Namun adakalanya ketika harus berhadapan dengan keadaan yang pragmatis pada awal Islam, terkadang harus mengambil sikap yang tentunya akan terkena batasan-batasan kultural dan tidak jarang sangat primordial[9]. Tuhan sendiri telah menegaskan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa Alquran semata karena rasul yang diutus berasal dari Arab[10].

Dalam konteks pernikahan, secara eksplisit Tuhan menyatakan pernikahan adalah dimaksudkan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang di antara suami dan isteri[11]. Untuk itu apabila sebuah pernikahan tidak dapat mewujudkan perasaan tenang, damai, cinta kasih di antara suami dan isteri sesungguhnya telah keluar dari maksud utama pernikahan atau berpasangan sebagaimana yang telah Tuhan tunjukkan.

Kewenangan Pemerintah

Dalam konteks hukum Islam, persoalan poligami yang melibatkan beberapa pihak, baik yang diuntungkan maupun yang dirugikan, sejatinya masuk dalam wilayah siyasah syar’iyah[12]. Siyasah syariyah adalah salah satu dari tiga kategori hukum dalam Islam selain hukum syariah dan hukum fikih. Siyasah syariyah adalah kewenangan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berintikan pada kemaslahatan untuk kepentingan umum.

Selama kebijakan pemerintah berdasarkan atau dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum, maka wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya[13]. Sejarah ketatanegaraan Islam telah menunjukkanbahwa negara merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, sejatinya tidak dikenal pemisahan antara otoritas agama dengan otoritas negara, apabila pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan yang berpondasikan kemaslahatan umum atau untuk mewujudkan kemaslahatan umum[14]. Kebijakan itu mengikat bagi umat Islam secara imperatif. Dan negara, sebagai institusi yang mempunyai kekuatan memaksa dapat mengambil tindakan terhadap segala bentuk penyelewengan.

Persoalan poligami, nikah siri, dan pernikahan di bawah umur saat ini tampaknya sudah mulai meresahkan masyarakat.  Banyak motivasi yang melatari poligami, nikah siri maupun nikah di bawah umur selama ini. Namun negara, dalam hal ini pemerintah, pada prinsipnya sama sekali tidak berkewajiban untuk mengetahui setiap motivasi, karena semua itu hanya menjadi domain Tuhan yang mengetahuinya secara pasti[15].

Dengan demikian, kalau memang pemerintah memandang bahwa poligami, nikah siri, maupun nikah di bawah umur lebih banyak memberikan keburukan bagi masyarakat, terutama bagi perempuan, maka sesungguhnya pemerintah berhak untuk melarang praktek poligami. Apalagi kemungkinan untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian terhadap kesehatan reproduksi, dan tidak adanya kekuatan hukum, yang tetap trafficking (jual-beli manusia), dan eksploitasi anak dalam praktek poligami, nikah siri, dan nikah di bawah umur sangat lebar terbuka.

Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya keburukan dan melindungi posisi lemah perempuan dalam praktek poligami dan nikah siri. Kalau perlu dengan memberi sanksi kongkrit kepada setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Dan melarang poligami sama sekali tidak dapat dipandang bertentangan dengan syariah Islam sebagaimana yang didakwakan para pelaku poligami. Kebijakan untuk lebih mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat Islam pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah dua tahun masa pemerintahannya dengan menetapkan keabsahan talak tiga bagi siapa saja yang menjatuhkannya dalam satu waktu, meskipun pada zaman nabi dan Abu Bakar itu tidak berlaku[16].

Penutup dan Rekomendasi

Dampak modernisasi dan industrialisasi yang salah satunya menjadikan perempuan lebih mandiri, dan tingkat pendidikannya yang semakin tinggi, telah membangunkan kesadarannya akan realitas yang menimpanya. Kesadaran akan ketimpangan relasi gender melahirkan agenda-agenda feminis mainstream yang bervariatif, yang telah dimulai semenjak awal abad ini. Nuansa penggugatan ini juga tidak terlepas dari keyakinan bahwa realitas yang demikian adalah produk budaya (nurture), bukan karena perbedaan biologis, nature, atau genetis[17]. Apalagi semua hambatan teologis yang selama ini mengakibat perempuan terjebak dalam pola relasi yang timpang ternyata hasil tafsir para ulama dari konstruksi budaya masyarakat Islam yang patriarkhi. Keyakinan yang seperti ini meniscayakan perubahan budaya untuk mewujudkan relasi gender yang setara dan berkeadilan.

Oleh karena itu, merekonstruksi institusi pernikahan dalam Islam sesungguhnya merupakan sebuah kelaziman bagi umat Islam. Dengan terus membaca dan menafsir ulang ajaran Islam yang diyakini sebagai rahmat bagi segenap alam, maka kita akan mendapatkan pesan Tuhan yang kadang tidak dapat terungkap dalam dangkalnya tekstualitas sebuah nas, dalam hal ini adalah pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam institusi pernikahan. Jalinan hubungan yang tidak berkeadilan antara laki-laki dengan perempuan menjadi bukti betapa tidak berdayanya umat Islam berhadapan dengan sebuah teks yang tidak memiliki logika. Tanpa adanya misi untuk mewujudkan kemaslahatan dalam berkehidupan, maka syariah akan kehilangan relevansinya untuk menjadi tuntunan dalam berkehidupan.

Daftar Pustaka

Alquran Alkarim

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam, Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW, (ttp.: Hidakarya Agung, 1981)

Hidayat, Komaruddin, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik, (Jakarta: Paramadina, 1996),

Husaini, Taqyuddin Abu bakr bin Muhammad al, Kifayatul Akhyar, (ttp.: Syirkah Nur Asia, tt.)

Khallaf, Abdul Wahab, Assiyasah Assyariyah, (Kairo: Darul Anshar, 1977)

Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda? Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender, (Bandung: MIZAN, 1999)

Sabiq,Assayid, Fiqh Assunah, (Beirut: Darul Fikr, 1983)

Sjadzali, Munawir, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1997)

Suyuthi, Jalaluddin Abdur Rahman al-, Alasybah wa Annadlair fi Alfuru’, (Indonesia: Maktabah darul Ihya’ Alkutub Al’arabiyah, tt.)

Syatibi, Abu Ishaq al-, Almuwafaqat fi Ushulis Syari’ah, Tahq. Abdullah Daraz, (ttp. Darul Fikr, tt.)


[1] Taqyuddin, Kifayatul Akhyar, (ttp.: Syirkah Nur Asia, tt.), vol. II, hal. 36

[2] Kompilasi Hukum Islam misalnya, dalam pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 114

[3] Alahkam alkhamsah yang meliputi hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram berlaku secara fleksibel bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Selengkapnya lihat Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam, Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW, (ttp.: Hidakarya Agung, 1981), hal. 21

[4] Bahasa fikih memahamkan bahwa seorang wali merupakan salah satu rukun (sesuatu yang harus ada) dalam sebuah akad nikah. Tapi harus diingat, fikih adalah sebuah faham, kesimpulan, yang diambil berdasarkan logika pemikiran yang kadang  benar dan tidak tertutup kemungkinan sering salah. Fikih tidak bersifat abadi dan berlaku universal, tetapi sangat relatif dan terkadang primordial. Oleh karena itu fikih bisa dan tampaknya harus terus berubah seirama dengan denyut perubahan itu sendiri secara dinamis. Karenanya, pelanggengan sebuah ketentuan fikih sama saja dengan pengkudusan pemikiran manusia itu sendiri.

[5] Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 150 menyatakan bahwa bekas suami berhak untuk melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah. Baca Abdurrahman, ibid, hal.  149

[6] Annisa: 129.

[7] Abdurrahman, ibid, hal. 114.

[8] Lihat Assyatibi, Almuwafaqat fi Ushulil Ahkam, (ttp. Darul Fikr, tt.), vol.III, hal. 116.

[9] Konsekwensinya, dalam memahami Alquran tidak Cuma diperlukan analogi konseptual antara the world of human being dengan the world of god, namun juga harus menggunakan analogi kontekstual antara dunia Muhammad yang Arab dengan dunia di luarnya. Atribusi maskulin yang selalu melekat dalam gambaran Tuhan dan kehidupan eskatologis menunjukkan keterbatasan itu sungguh sangat nyata. Lihat Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 9

[10] Hamim Assajdah: 44

[11] Arrum: 21

[12] Abdul Wahab Khallaf, Assiyasah Assyariyah, (Kairo: Darul Anshar, 1977), hal. 4.

[13] Annisa: 59

[14] Untuk hal ini, ada satu kaidah tersendiri yang dibahas oleh Assuyuthi dalam kitabnya Alasybah wa Annadlair. Lihat Jalaluddin Assuyuthi, Alasybah wa Annadlair fi Alfuru’, (Indonesia: Maktabah darul Ihya’ Alkutub Al’arabiyah, tt.), hal. 83.

[15] Dalam sebuah hadis nabi dinyatakan bahwa kewajiban manusia untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang nampak. Persoalan yang tidak tampak cukup menjadi pengetahuan Tuhan yang maha Tahu. Baca Muhammad Madkur, Alqadla’ Fil Islam,(terj. Drs. Imron), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 36

[16] Lihat Assayid Sabiq, Fiqh Assunah, (Beirut: Darul Fikr, 1983), vol. II, hal.230-231. Baca juga Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal.40.

[17] Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s